AMBON, Siwalimanews – Dipastikan hari ini, Jumat (22/8) Walikota Ambon Bodewin Wattimena akan melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkup Peme­rintah Kota Ambon.

Kepastian perombakan birokrasi di Lingkup Pemerintah Kota Ambon, dike­ta­hui dari surat un­da­ngan yang telah disebarkan ke seluruh pimpinan OPD yang ditandatangani oleh Plt Sekretaris Kota Ambon Robby Sapu­lette.

Dalam undangan tersebut tercan­tum, pelantikan pejabat tinggi pratama pada, Jumat (22/8) Pukul 15.00 WIT dan proses pelantikan dan pengu­ku­han akan berlangsung di Terminal Tran­sit Passo.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pe­ngembangan Sumber Daya Manu­sia (BKPSDM) Kota Ambon Steven Do­minggus saat dikonfir­masi ­Si­wa­lima melalui telepon se­lulernya, Kamis (21/8) membe­narkan informasi itu.

“Ia betul rencananya besok, dan undangannya juga sudah dibagi­kan,” ungkap Dominggus.

Ditanya jabatan apa saja yang akan dirombak oleh walikota, Do­minggus menolak membeberkan­nya dengan alasan, akan d diba­cakan oleh walikota saat proses pelantikan nanti. “Selebihnya nanti besok disam­paikan langsung oleh pak walikota tentang jabatan-jabatan dan SK yang akan diserahkan,” ucap Dominggus.

Bukan Dendam

Sebelumnya diberitakan, Peme­rintah Kota Ambon tengah mempro­ses hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), atau yang kerap disebut Jobfit.

Proses ini dilakukan sesuai ketentuan, dimulai dengan izin dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara, bahkan saat ini sedang menunggu pertimbangan teknis dari BKN untuk pelantikan pejabat baru.

“Hasil asesmen sudah saya terima, dan saya telah memper­timbangkan masing-masing kepa­la dinas serta kepala badan ber­dasarkan kemampuan mereka,” ungkap Walikota Ambon Bodewin Wattimena kepada wartawan, usai menghadiri rapat luar biasa senat terbuka dalam rangka wisuda periode Juli 2025 di auditorium Unpatti, Rabu (30/7).

Walikota mengaku, mutasi jabatan dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa dilandasi motif politik atau dendam pribadi.

“Saya tidak pernah berpikir untuk balas dendam. Saya pastikan birokrasi di Pemerintah Kota Ambon menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. Ini yang saya sebut sebagai reformasi birokrasi,” tandas walikota.

Walikota juga menyebutkan rencana jangka panjang reformasi birokrasi melalui sistem kaderi­sasi, dimana para pejabat poten­sial akan dipersiapkan sejak dini untuk menduduki jabatan strategis di masa mendatang.

“Ke depan kita akan jalan full, jadi orang-orang yang dianggap la­yak harus dikader dari awal. Ketika ada pergantian, kita tidak perlu pu­sing cari orang,” ucap walikota.

Dalam pendekatannya menurut walikota, tetap mengedepankan kontrak kinerja bagi pejabat yang diangkat, dimana para calon pejabat ini akan dipanggil untuk mengetahui gagasan dan solusi konkret yang mereka tawarkan.

“Saya bilang ke mereka, saya butuh saudara untuk jabatan ini. Apa yang bisa saudara lakukan kalau saya tempatkan disitu? Misalnya, untuk Dinas Pariwisata, saya ingin pembangunan wisata yang terintegrasi. Harus ada program konkret seperti paralayang di Pintu Kota, pengembangan wisata mangrove, dan sebagainya,” tutur walikota.

Walikota juga menyoroti masa­lah utama kota seperti, pengelo­laan sampah yang perlu ditangani serius oleh kepala dinas terkait. Para pejabat juga  harus menun­jukkan komitmen dan inovasi dalam menjalankan tugas mereka.

“Kalau tidak mampu, saya ganti. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kerja dan hasil,” tandas walikota.

Walikota berkomitmen, untuk menggunakan seluruh potensi terbaik, termasuk dari pihak-pihak yang sebelumnya menjadi lawan politiknya. “Kalau kemarin mereka lawan saya, tapi kalau mereka pu­nya kemampuan untuk mewujudkan visi dan misi saya, saya akan pakai mereka,” janji walikota. (S-29)