AMBON, Siwalima.id - Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto menegaskan, pro­ses seleksi masuk Sekolah Staf dan Pimpinan Mene­ngah Polri (Sespim­ma) dan Sekolah Inspektur Perwira Polri (SIP) serta Sekolah Pe­ngembangan Profesi Ke­polisian (SPPK) harus bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Penegasan itu disam­paikan Kapolda saat memberikan arahan kepada pa­nitia, pengawas dan peserta selek­si Sespimma, SIP, dan SPPK yang berlangsung di Rupattama Polda Maluku, Jumat (21/11).

Menurut Kapolda, pro­ses seleksi ini harus bebeas KKN dalam artian, seluruh proses harus ber­langsung bersih dan trans­paran serta bebas dari praktik pembayaran tidak resmi.

“Seleksi Dikbang internal ini harus benar-benar bersih, tidak ada bayar sana-sini,” tegas Kapolda.

Pasalnya kata Kapolda, menjaga integritas meru­pakan fondasi utama, untuk memas­tikan proses rekrutmen berjalan objektif dan dapat dipercaya mas­yarakat.

Untuk itu, seluruh panitia harus bekerja secara profesional dan ber­tanggung jawab disetiap tahapan. 

Selain itu, para peserta seleksi Sespimma juga harus menjunjung sportivitas dan kejujuran. 

“Jika kita percaya pada diri sendiri, kita pasti bisa. Bila tidak lulus, mari mengakui kekurangan diri, bukan mencari kambing hitam,” tandas Kapolda.

Kepada peserta SIP, Kapolda memberikan perhatian khusus agar mereka mengikuti setiap prosedur dengan baik dan mempersiapkan diri secara maksimal serta berharap, seluruh peserta turut berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem seleksi internal Polri.

Bintara Brimob

Sebelumnya diberitakan, Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto menegaskan, penerimaan Bintara Brimob Polri 2026 harus bersih dari namanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Rekrutmen merupakan pintu awal pembentukan sumber daya manusia Polri, sehingga proses seleksi harus dikelola secara jujur, objektif dan berkeadilan sesuai prinsip Presisi,” tegas kapolda dalam sambutan yang dibacakan Wakapolda Maluku, Brigjen Imam Thobroni saat memim­pin kegiatan Penandatanganan Pak­ta Integritas dan pengambilan sum­pah panitia, pengawas, peserta, ser­ta orang di Mapolda, Rabu (19/11)

Dalam kegiatan yang diikuti 537 calon siswa yang telah terverifikasi, dan turut dihadiri PJU Polda Ma­luku, panitia seleksi, pengawas, peserta, serta para orang tua dan wali.

Kapolda menegaskan, penanda­ta­nganan pakta integritas merupa­kan komitmen moral seluruh unsur yang terlibat untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berjalan bersih, transparan, akuntabel, huma­nis, serta bebas dari segala bentuk penyimpangan.

“Junjung tinggi integritas dan menolak segala bentuk praktik penyimpangan maupun KKN, melaksanakan tugas dengan kejujuran, objektivitas dan tanggung jawab penuh, menghapus persepsi keliru bahwa menjadi anggota Polri harus melalui pembayaran atau jalur tidak resmi,” tegasnya.

Selain itu jenderal bintang dua menyebut perlu dibangun koordinasi erat antara panitia dan pengawas demi memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai pro-sedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh Casis, ia berpesan untuk yakin pada kemampuan sendiri, tidak percaya kepada calo dan mengikuti setiap tahapan seleksi dengan disiplin serta kesungguhan.

“Peran orang tua juga penting dalam menjaga integritas proses seleksi,” pesannya.

Kapolda juga mengimbau agar orang tua tidak memberikan uang kepada pihak manapun yang menjanjikan kelulusan, dan segera melaporkan jika menemukan oknum yang menawarkan praktik tersebut.

Ia juga berharap, proses penerimaan Bintara Brimob 2026 dapat melahirkan personel Polri yang berkualitas, berkarakter, berintegritas, serta siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. (S-25)