AMBON, Siwalimanews - Penanganan rumah tak layak huni  di Provinsi Maluku mendapat duku­ngan penuh dari Kementerian Pe­ru­mahaan dan Ka­wasan Permuki­man.

Dukungan ini, di­berikan Kementerian PKP, sebagai respon atas permintaan Pe­me­rintah Provinsi Ma­luku, terkait kon­disi perumahan tak layak huni yang masih cu­kup tinggi.

Dukungan pi­hak kementerian ini, disampaikan Staf Ahli Menteri PKP Bidang Sosial Ekonomi, Budaya, IPTEK, Industri dan Lingkungan Tasdi­yanto, usai pertemuan antara Komisi V dengan Gubernur Maluku, Kamis (30/10).

Tasdiyanto mengaku, Gubernur Maluku dalam pemaparan materi­nya menyampaikan, bahwa ada sekitar 70 persen kondisi rumah di wilayah Maluku masih tergolong tak layak huni .

Untuk itu Pemprov Maluku minta, agar pemerintah pusat dapat mendukung dengan penambahan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan fasilitas pembiayaan perumahan, seperti Fasilitas Likuiditas Pem­bia­yaan Perumahan (FLPP) dan subsidi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pak gubernur minta sudah kalau bisa kuota BSPS-nya ditambah dan tentu kami sangat mendukung usulan tersebut,” ucap Tasdiyanto.

Menurut Tasdiyanto, Kemente­rian PKP tetap mendukung setiap perjuangan yang dilakukan kepala daerah, apalagi menyangkut ketersediaan perumahan yang layak huni sesuai visi besar Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya Kementerian PKP, upaya gubernur meminta tamba­han kuota program BSPS juga telah mendapat dukungan dari Komisi V DPR guna penguatan program perumahan di wilayah pesisir.

“Prinsipnya kalau Komisi V su­dah setuju, maka pasti Kemen­terian PKP juga akan mendukung,” tandas Tasdiyanto.

Tasdiyanto memastikan, seluruh masukan terkait program peru­mahan akan menjadi pertimba­ngan dalam menyusun langkah prioritas, guna mendukung perce­patan pem­bangunan maupun pening­katan kualitas perumahan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. (S-20)