TIAKUR, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melaporkan kekayaan sumber daya alam saat rapat bersama Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP).

Kabupaten MBD memiliki 48 pulau. 17 pulau berpenghuni dan 6 pulau-pulau kecil terluar yang juga berpenghuni serta berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.

“Potensi kelautan, perikanan serta budaya sangat besar namun menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, akses transportasi antar pulau, layanan pendidikan dan kesehatan serta aktivitas lintas batas yang memerlukan pengawasan ketat,” kata bupati dalam sambutan yang diwakili Asisten III Yafet Lelatobur, Rabu (27/8).

Bupati menjelaskan MBD juga dipandang sebagai salah satu daerah prioritas nasional.

karena memiliki kecamatan lokasi prioritas kawasan perbatasan yang merupakan kawasan perbatasan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan PPKP Ilkawi yang sebelumnya dikenal dengan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN).

“Artinya perhatian Pempus terhadap pembangunan di wilayah kita sangat besar. Kita berkewajiban memastikan implementasi kebijakan ini berjalan tepat sasaran dan dapat terukur tingkat perkembangannya dengan baik,” ungkapnya.

Dalam rangka inilah, menurutnya IPKP berperan penting dan IPKP bukan sekedar angka.

“Kami harapkan pengukuran IPKP merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana pembangunan di wilayah perbatasan berjalan efektif dan merata,” ingatnya.

Dalam melakukan evaluasi dan memperbaiki kebijakan pembangunan diharapkan juga agar lebih tepat sasaran dan mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan di semua bidang.

“Kita ingin memastikan adanya sinergi lintas sektor, maka Pempus, Pemda, TNI-Polri dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Lanjutnya, wilayah perbatasan merupakan garda terdepan bangsa, olehnya, wajar kalau masyarakat MBD adalah wajah Indonesia.

Dalam melaksanakan pembangunan diharapkan agar masyarakat di pulau terluar dapat menikmati pelayanan dasar yang layak seperti listrik, air bersih, pendidikan yang berkualitas dan fasilitas kesehatan yang memadai serta peluang ekonomi.

“Melalui rapat koordinasi ini, mari kita pastikan data yang dihimpun akurat. Indikator yang digunakan relevan dan langka-langka yang dihasilkan dapat memberi manfaat nyata,” ingatnya.

Bupati juga percaya dengan semangat kerja sama, koordinasi yang baik serta komitmen bersama kita mampu menjadikan MBD sebagai contoh sukses pengelolaan kawasan perbatasan aman, sejahtera dan berdaya saing. (S-28)