PERANG 12 hari (13-25 Juni) antara Iran versus Israel-AS telah berakhir dengan ‘gencatan senjata’. Pekan ini, menurut Presiden AS Donald Trump, perang Hamas-Israel pun akan berakhir dengan gencatan senjata selama dua bulan. Apakah dengan demikian Timur Tengah akan kembali normal dan normalisasi hubungan Israel dan negara-negara Arab akan terjadi melalui Perjanjian Ibrahim (Abraham Accord)?

PROGRAM NUKLIR IRAN

Sejak kemenangan revolusi Islam Iran pada 1979 yang menjatuhkan Monarki Pahlevi dukungan AS dan merupakan sekutu Israel, hubungan Iran dengan AS-Israel memburuk. Bahkan, sejak itu hubungan diplomatik Iran dengan dua negara itu putus. Hubungan Iran dengan negara-negara Arab dan Islam pun memburuk karena Iran di bawah Ayatullah Ruhullah Khomeini, pemimpin revolusi sekaligus pendiri Republik Islam Iran, menggencarkan kebijakan ekspor revolusi. Kebijakan itu membuat Iran terisolasi dan perang delapan tahun dengan Irak (1980-1988) memukul ekonominya lebih jauh.

Setelah Khomeini meninggal pada 1989, rezim mullah Iran di bawah pemimpin baru, Ayatullah Ali Khamenei, politik luar negeri Iran berubah. Kebijakan lama ditinggalkan. Namun, permusuhan dengan Israel dan AS tetap dipertahankan. Di bawah Khamenei, Iran membentuk ‘poros perlawanan’ dengan membentuk milisi-milisi bersenjata di sejumlah negara Arab untuk menghadang hegemoni Israel dan AS. Pada saat bersamaan Iran membangun program nuklir untuk tujuan sipil. Untuk meyakinkan dunia internasional, pada 1995 Iran menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT).

Dengan menjadi anggota NPT, Iran berhak menggunakan nuklir untuk keperluan sipil. Namun, program nuklir Iran dicurigai Israel dan AS sebagai upaya menciptakan bom nuklir untuk menandingi Israel yang telah memiliki bom nuklir dengan persetujuan AS.

Untuk menyelesaikan isu program nuklir Iran, pada 2015 Iran dan lima kekuatan dunia plus Jerman menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). JCPOA mengharuskan pengayaan uranium Iran tak boleh melebihi 3,67% dan diawasi secara ketat oleh IAEA dengan imbalan Iran boleh mengekspor minyaknya ke pasar global.

Namun, Israel dan negara-negara Arab Teluk tak puas. Setidaknya, dengan keleluasaan mereka mengeskpor minyak mereka ke pasar global, Iran akan memperkuat proksi mereka di kawasan. Dengan demikian, ketika menduduki Gedung Putih (2017-2021) pada 2018 Trump secara sepihak mundur dari JCPOA disusul dengan tekanan maksimum untuk mencekik ekonomi Iran.

Setahun kemudian, Iran pun keluar dari JCPOA dengan meningkatkan pengayaan uranium hingga 60% dan membatasi pengawasan IAEA. Untuk membuat bom nuklir, diperlukan pengayaan uranium hingga 90% yang, menurut IAEA, dapat dilakukan Iran dalam hitung minggu. Tujuan Iran ialah meningkatkan daya tawar mereka vis a vis AS. Terjadi eskalasi di Teluk. Iran menyerang tanker-tanker internasional di dekat Teluk Hormuz. Sementara itu, Trump memerintahkan pembunuhan terhadap Panglima Pasukan Quds dari Garda Revolusi Iran, Qassem Soleimani.

Begitu berkuasa kembali, Trump menuntut Iran membongkar program nuklir mereka secara menyeluruh, tapi ia memprioritaskan penyelesaian melalui jalan diplomasi. Perundingan telah berjalan lima putaran di Oman dan Roma, Italia. Pada 15 Juni dijadwalkan perundingan keenam akan dilanjutkan di Oman. Ketika mengunjungi Timteng pada Mei, Trump menyatakan perundingan dengan Iran semakin dekat ke kesepakatan.

Pada 13 Juni, sekonyong-konyong Israel menyerang situs-situs nuklir dan militer Iran serta membunuh pemimpin militer, Garda Revolusi, dan pakar nuklir Iran untuk menyabotase perundingan Iran-AS, sekaligus menyeret AS ke dalam perang. Perlunya AS ikut serta dalam perang memiliki dua tujuan. Pertama, melindungi Israel dari kecaman internasional. Kedua, memastikan situs nuklir Iran yang berada 60 meter di bawah tanah bisa dihancurkan karena hanya AS yang memiliki bomber penghancur bungker. Di luar dugaan, ternyata Iran menahan diri untuk tidak mengobarkan perang menyeluruh.

Namun, untuk menyelamatkan muka, Iran hanya menyerang pangkalan militer AS di Qatar. Itu pun didahului pemberitahuan agar AS mengosongkan pangkalan dari personel militer mereka. Qatar pun berhasil merontokkan 13 dari 14 rudal Iran yang ditembakkan ke Qatar. Iran pun berhenti menyerang Israel setelah Trump menekan Israel untuk tak melanjutkan serangan terhadap Iran. Gencatan senjata pun terwujud dengan semua pihak mengeklaim menang perang. Namun, gencatan senjata itu rapuh karena Israel masih ingin membunuh Khamenei, sementara Iran bertekad melanjutkan program nuklir mereka dengan memutuskan kerja sama dengan IAEA, dan perundingan AS-Iran terhenti entah sampai kapan.

PERANG GAZA

Perang Iran melawan Israel-AS terjadi saat genosida dan ethnic cleansing oleh Israel masih berlangsung di Gaza. Di tengah keprihatinan dunia, pada 2 Juli Trump menyatakan Israel dan Hamas menyetujui proposal gencatan senjata selama dua bulan. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Trump itu terwujud dan gencatan senjata diharapkan menciptakan momentum untuk mengakhiri perang atau gencatan senjata permanen.

Meskipun demikian, posisi Hamas dan Israel dalam perundingan setelah gencatan senjata dua bulan masih sulit didamaikan. Israel masih menuntut Hamas melepaskan senjata, menolak gencatan senjata permanen, dan menolak menarik

seluruh pasukan mereka dari enklave itu.

Sementara itu, Hamas tak bersedia memenuhi tuntutan Israel. Gencatan senjata dua bulan memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan se­cara penuh ke Gaza dengan imba­lan Hamas membebaskan 10 dari 20 sandera yang masih hidup serta 20 dari 33 jenazah Yahudi yang masih berada di Gaza.

Pengakhiran perang di Gaza di­sam­but kelompok oposisi dan seba­gian publik Israel. Meskipun belum men­jatuhkan sanksi, UE juga memin­ta Israel segera mengakhiri perang di Gaza. Sebagian besar anggota UE malah mendesak UE agar menjatuh­kan sanksi ekonomi terhadap Israel berdasarkan Per­jan­jian Asosiasi Israel-UE, bahwa kemudahan ekonomi diberikan ke­pada Israel sepanjang Israel meng­hormati HAM.

Hanya lima negara, di antaranya Jerman, Ceko, dan Italia, yang masih menolak penjatuhan sanksi terha­dap Israel. Negara-negara Arab pun belum bersedia melakukan norma­lisasi hubungan dengan Israel seba­gai perluasan Perjanjian Ibrahim se­pan­jang tidak ada tawaran yang ma­suk akal bagi pendirian negara Pales­tina meskipun Israel berharap sera­ngan mereka terhadap Iran membuka jalan bagi normalisasi hubungan Israel dengan seluruh negara Arab. Itu disebabkan serangan Israel menan­dai superio­ri­tas militer mereka atas Iran yang dapat diandalkan bangsa Arab, ter­utama negara-negara Arab Teluk.

Kendati posisi Netanyahu di da­lam negeri menguat setelah Israel dengan bantuan AS menghancurkan situs nuklir dan melemahkan rezim Iran, persoalan Gaza masih membelit Netanyahu. Dua pemimpin partai koalisi di pemerintahan Israel, yaitu Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, masih mengancam akan mundur dari pemerintahan kalau perang Gaza diakhiri sebelum Hamas menyerah dan Gaza diduduki secara permanen.

Kalau pemerintahan Netanyahu runtuh, Netanyahu akan mengha­da­pi tiga masalah besar. Pertama, ma­salah korupsi dan suap. Kedua, soal pelemahan lembaga yudikatif yang melemahkan sistem demokrasi. Ketiga, kelalaiannya menjaga terito­ri­um Israel sehingga Hamas berhasil menerobos teritorium Israel.

Hal lain yang masih mengganggu hu­bungan Israel-Arab ialah isu Li­banon dan Suriah. Kendati telah ter­jadi kesepakatan gencatan senjata Israel-Hizbullah pada November silam, Israel tak mau mundur dari lima titik yang strategis di Libanon sela­tan meskipun Hizbullah telah mena­rik pasukan mereka hingga ke sebe­lah utara Sungai Litani.

Pada saat yang sama, serangan-se­rangan Israel di Libanon menye­bab­­kan kematian rakyat sipil. Di Suriah, Israel memperluas aneksasi wilayah Suriah sembari melancarkan serangan-serangan ke berbagai tempat untuk melemahkan dan memecah belah Suriah yang belum berdamai dengan Israel.

PENUTUP

Hal-hal di atas akan melestarikan ketegangan hubungan Iran-Israel-AS. Bahkan, akan terjadi kegem­paran besar kalau sampai Israel mewujudkan niat mereka membunuh Khamenei sebagaimana dikatakan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz. Khamenei ialah pemimpin spiritual dan politik sekaligus yang fatwanya dipatuhi kaum Syiah di seluruh dunia.

Posisi Khamenei, pada tingkat ter­tentu, sama dengan posisi paus da­lam gereja Katolik. Hubungan Iran-AS juga akan tetap suram kalau AS te­tap menolak hak Iran meng­gu­na­kan nuklir untuk tujuan sipil. Oleh: Smith Alhadar  Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES). (*)