AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan stok BBM subsidi yang tersedia di delapan SPBU.
Naiknya harga BBM non subsidi yakni Pertamax memicu spekulasi stok Pertalite berkurang dan langkah sehingga terjadi antrian panjang di hampir semua SPBU di Kota Ambon.
Kenaikan harga BBM menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat.
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, memastikan pemerintah segera berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga guna menjamin ketersediaan pasokan BBM di wilayah Kota Ambon.
“Nanti kita koordinasikan lagi dengan Pertamina,” kata Wattimena kepada Siwalima di Balai Kota, Rabu (17/6).
Meski terjadi penyesuaian harga BBM non subsidi, walikota mengaku telah memperoleh jaminan dari Pertamina stok Pertalite di Kota Ambon masih dalam kondisi aman.
“Dari Pertamina pastikan stok aman, stok tetap ada,” ujarnya.
Selain memastikan ketersediaan BBM, Pemerintah Kota Ambon juga akan memantau dampak kenaikan harga BBM terhadap harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Mantan sekwan Maluku mengaku perhatian utama pemerintah saat ini adalah mengendalikan potensi kenaikan harga komoditas yang dipicu meningkatnya biaya transportasi dan distribusi.
“Yang harus kita pastikan itu harga komoditas yang naik akibat kenaikan BBM ini,” tegasnya.
Penyaluran BBM Sesuai Aturan
Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku meminta kepada seluruh SPBU wajib menjalankan pelayanan penjualan BBM sesuai ketentuan yang berlaku.
Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas, memastikan, Pertamina Patra Niaga akan memberikan sanksi kepada SPBU apabila terbukti melakukan pelanggaran pelayanan.
“Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Penugasan (JBKP) dan Solar subsidi merupakan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) yang penyalurannya diatur oleh Pemerintah,” jelas Ispiani dalam rilis yang diterima Siwalima, Sabtu (13/6)
Ia mengaku sebagai badan usaha penugasan, Pertamina wajib menjalankan penyaluran Pertalite dan Solar sesuai dengan ketentuan yang ada
Menurut Ispiani, Pertamina tidak dapat melarang masyarakat yang berhak untuk membeli Pertalite maupun Solar ataupun mengarahkan untuk membeli produk BBM non-subsidi tanpa dasar yang jelas.
Apabila terdapat kegiatan operasional atau kondisi tertentu yang mempengaruhi pelayanan sementara di SPBU, hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai kebijakan untuk memaksa masyarakat beralih ke produk tertentu.
Pertamina lanjutnya terus memonitor kondisi real di lapangan dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SPBU apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar pelayanan maupun aturan penyaluran Pertalite maupun Solar.
Untuk Kota Ambon, ia menjelaskan, saat ini terdapat 8 SPBU yang melayani pengisian Pertalite.
Dari jumlah itu, SPBU 84.971.06 (Kebon Cengkeh) sementara tidak melakukan pelayanan Pertalite karena sedang menjalani pembinaan pada periode 1-30 Juni.
“SPBU yang lain tetap menyalurkan Pertalite,” katanya.
Stok Pertalite di Integrated Terminal Wayame pun menurutnya dalam kondisi baik dan distribusi Pertalite untuk menjaga stok di SPBU tetap berjalan normal.
Pertamina juga akan meningkatkan pengawasan untuk memastikan pelayanan kepada seluruh masyarakat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menghimbau masyarakat apabila menemukan indikasi pelayanan yang tidak sesuai agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, termasuk lokasi, waktu kejadian dan identitas SPBU, sehingga dapat segera ditindaklanjuti,” janjinya.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat juga dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 yang siap melayani pertanyaan terkait produk dan layanan perusahaan.(S-30)
