AMBON, Siwalima.id - Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus akan mengunjungi Maluku pada 20-21 Januari mendatang.
Kedatangan orang nomor dua di Kementerian Kesehatan ini ke Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku ini, guna memantau program nasional, penanggulangan tuberkulosis (TB) dengan fokus kunjungan di RSUP dr J Leimena, RSUD Izak Umarela dan Puskesmas Hutumuri.
“Benar pada 20-21 Januari nanti Wamenkes kunjungi Maluku untuk melihat sejauh mana pencapaian skrining TB dan refraksi mata dan juga pak wamen akan melihat kemungkinan pemberian bantuan alat ektrem portabel yang disiapkan kurang lebih 9 unit yang merupakan arahan Menkes,” jelas Kadis Kesehatan Maluku Yan Aslian Noor saat dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (13/1).
Yan mengaku, pemerintah pusat saat ini tengah masif melalui skrining TB, sebagai upaya melakukan eliminasi TB pada tahun 2030, melalui strategi menemukan, mengobati, mencegah penularan (TOSS-TB: Temukan, Obati, Sampai Sembuh).
Untuk tahun 2026, Kementerian Kesehatan telah menargetkan sebanyak 35.586 orang harus diskrining, yang terdiri dari orang yang terduga TB beserta lingkungan sekitar.
“Bila dalam satu rumah ditemukan satu penderita TB, maka orang dalam rumah itu harus di skrining dengan menggunakan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang telah tersebar secara merata di kabupaten/kota sebanyak 37 unit,” ungkap Yan.
Yan mengaku, hingga tahun 2025 kemarin, jumlah masyarakat yang telah terkonfirmasi TB sebanyak 5.355 orang, namun pencapaian skrining baru mencapai 70 persen.
“Skrining memang sudah berjalan, tapi pengunaan belum maksimal dikarenakan 1.9 juta penduduk Maluku itu tersebar di banyak pulau, sementara alat skrining hanya ada di pusat kabupaten/kota” ungkap Yan.
Yan mengaku, untuk melakukan skrining butuh biaya untuk datang ke pusat kabupaten/kota, walaupun biaya pemeriksaan gratis, namun transportasi yang mahal, maka kedepan caranya akan diubah, artinya petugas yang harus proaktif dengan mendatangi rumah penduduk yang diduga terpapar TB.
Cara intevensi seperti ini, tentu berdampak pada anggaran yang akan bertambah dan kepatuhan petugas untuk bekerja, sebab untuk mencapai target nasional tersebut, maka harus ada 125 pemeriksaan setiap hari selama 1 tahun.
“ni pekerjaan rumah kita dan butuhk biaya operasional dan bahan habis pakai yang harus lebih banyak lagi, termasuk insentif tambahan bagi petugas dan juga kerjasama lintas,” ujar Yan.(S-20)
