AMBON, Siwalima.id - Kebijakan work from home (WFH) bakal segera diterapkan pada awal april nanti guna penghematan penggunaan BBM.
Konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah berdampak luas bagi negara-negara di ASEAN yang memiliki ketergantungan impor BBM dari kawasan tersebut termasuk Indonesia.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan terkait penerapan WFH.
Kasrul menyebut, pemerintah pusat menerapkan kebijakan WFH bagi ASN untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak.
Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, menurutnya gubernur akan memperhatikan dan menindaklanjuti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat termasuk dari aspek kerja-kerja ASN.
Namun kebijakan WFA satu hari dalam seminggu tersebut harus didasarkan pada surat edaran yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
“Sampai saat ini belum diterima Pemprov Maluku soal WFH satu hari untuk hemat BBM. Kami belum terima surat edaran menterinya. Ini yang masih kita tunggu,” ungkap Kasrul.
Diakuinya dalam keterangan pers Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu memang disampaikan kebijakan WFH tersebut akan berlaku pasca Idul Fitri tetapi sampai saat ini belum ada surat edaran.
Pemprov, katanya tidak mungkin membuat kebijakan WFH bagi ASN jika belum ada dasar hukum seperti surat edaran sebagai rujukan bagi gubernur untuk membuat kebijakan di tingkat provinsi.
“Sepanjang belum ada surat edaran dari pemerintah pusat, pak gubernur tidak mungkin mengambil kebijakan untuk WFH bagi ASN,” jelasnya.
Kendati begitu, ia mematikan jika kebijakan WFH itu dilakukan, maka tidak jauh berbeda dengan WFA saat lebaran berupa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan.
Disisi lain, walaupun WFH diberlakukan namun bagi OPD-OPD yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit, perizinan dan badan pendapatan tetap bekerja seperti biasa. “Prinsipnya walaupun WFH, tapi pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa,” tandasnya.(S-20)
