AMBON, Siwalima.id - DPRD bersama Pemkot Ambon sama-sama menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Dearah Kota Ambon tahun 2026 sebesar Rp 1,1 triliun lebih.
Kesepakatan antara lembaga legislatif dan eksekutif itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA PPAS) Kota Ambon tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela di ruang paripurna DPRD, Rabu (26/11).
Dalam laporannya Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengaku, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran transfer daerah (TKD) ke seluruh daerah di Indonesia sebesar Rp650 trilun berkurang sebesar 29,34 persen atau sebesar Rp269 trilun, dibanding tahun sebelumnya. “Untuk Alokasi TKD Kota Ambon tahun 2025 sebesar Rp971 milyar lebih, menyumbang 74,30 persen dari total pendapatan daerah, alokasi tersebut mengalami penurunan sebesar 15,74 persen atau lebih dari Rp132 milyar di tahun 2026,” urai Walikota.
Untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah kata walikota, sebagaimana diamanatkan dalam rencana kerja Pemkot Ambon tahun 2026, maka dalam nota kesepakatan KUA PPAS APBD Kota Ambon tahun 2026, disepakati pendapatan daerah Kota Ambon dalam penyusunan APBD tahun 2026 dianggarkan sebesar RP1. 125.829.497.436.
Target pendapatan tersebut terdiri atas, PAD dianggarkan Rp238. 892. 026.707 atau 21,22 persen dari jumlah total target pendapatan daerah, pendapatan transfer dianggarkan Rp 886.937.470.729 atau 78,78 persen dari jumlah total target pendapatan daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, tidak dianggarkan dalam rancangan APBD tahun 2026.
“Seluruh belanja daerah tahun 2026 akan dilakukan secara selektif dan berhati-hati. Pemerintah kota akan melakukan evaluasi setiap bulan berjalan, untuk memastikan bahwa APBD 2026 dapat tetap berjalan secara baik,” janji Walikota.
Menurut Walikota, untuk menghadapi kondisi yang demikian, maka seluruh belanja daerah tahun 2026 akan dilakukan secara selektif dan berhati-hati.
Pemerintah kota juga akan melakukan evaluasi setiap bulan berjalan, untuk memastikan, bahwa APBD tahun 2026 dapat tetap berjalan secara baik.
“Beberapa alternatif kebijakan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah antara lain, melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi transfer daerah tahun 2026, melakukan evaluasi secara rutin terhadap pengelolaan PAD serta kemungkinan terburuk adalah melakukan pinjaman daerah,” tandas walikota. (S-10)
