AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa instruksi Balai Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) Ambon untuk rutin melakukan pengujian sampel Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan ini diungkap­kan Gubernur saat melaku­kan pertemuan dengan Ke­pa­la BPOM Ambon, Tamran Ismail dan jajaran diruang ra­pat gubernur, Kamis (2/10).

Gubernur mengaku mena­ruh perhatian serius terha­dap persoalan menyangkut makanan bergizi gratis yang beberapa waktu lalu menim­bulkan polemik setelah di­konsumsi siswa.

MBG kata Gubernur meru­pakan program prioritas Pre­siden Prabowo Subianto yang bertujuan, untuk me­mastikan gizi anak-anak Indo­nesia termasuk di Maluku terjamin.

“Kejadian kemarin itu men­jadi perhatian serius Pemprov Maluku karena itu kita ingin kedepan ada pengawasan yang ketat terhadap penyaluran MBG di Maluku,” ujar Gubernur.

Untuk memastikan tidak ada masalah dalam penyaluran MBG, Gubernur menegaskan pentingnya peran BPOM untuk secara rutin melakukan pengujian sampel makan, sebelum di konsumsi oleh siswa di sekolah.

Selain itu, BPOM juga harus mela­kukan pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan penyiapan MBG telah sesuai dengan SOP sehingga meminimalisir potensi masalah terhadap makanan yang disajikan.

“Saya minta Balai POM dapat mem­bantu pemerintah dalam memas­tikan program MBG dapat berjalan dengan lancar termasuk kualitas makanan,”  tegas Gubernur.

Terhadap permintaan Gubernur tersebut, Kepala BPOM Ambon Tamran Ismail memastikan pihaknya sudah melakukan pengujian sampel baik sampel KLB, sampel rutin penerima manfaat di sekolah sudah kasus KLB yang terjadi di Kota Ambon dan Kota Tual.

“Untuk hasil uji sampel KLB di Tual, Ambon dan MBD telah selesai dilakukan dan diserahkan ke yang berwenang, tapi kita tidak berwe­nang untuk mengungkap hasilnya seperti apa,” terang Tamran.

Status KLB

Seperti diberitakan sebelumnya, Kota Ambon dan Kota Tual ditetap­kan sebagai status Kejadian Luar Biasa (KLB) pasca ditemukannya kasus keracunan pada menu Maka­nan Bergisi Gratis (MBG).

Sementara Kabupaten Maluku Barat Daya masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan sumber karucunan.

Hal ini diungkapkan, Asisten I Set­da Maluku Djalaludin Salam­pessy, usai rapat koordinasi dengan peme­rintah kabupaten/kota terkait program MBG di Maluku, Jumat (26/9).

Salampessy memastikan, pemerin­tah bersama BPOM tengah menyi­apkan Standar Operasional Prose­dur (SOP) kedaruratan untuk meng­antisipasi kejadian tak terduga seperti keracunan massal.

Dikatakan, pemda memahami ke­kha­watiran masyarakat atas rentetan insiden ini yang akan berdampak pada kepercayaan public, sehingga pengawasan kedepan akan dilaku­kan secara ketat mulai dari dapur hingga meja makan siswa.

“Masalah ini menjadi bahan eva­luasi total. Program MBG akan terus berjalan, tapi kualitas harus dijaga, dan SOP dipatuhi sampai tingkat paling rendah. Guru dan orang tua juga perlu dilibatkan agar kontrol ber­jalan lebih baik,” tandas Salam­pessy

Salampessy juga mengakui, ketersediaan kebutuhan pangan untuk program MBG di daerah terpencil masih terhambat.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Maluku tentu mendukung penuh program MBG agar tetap berjalan, demi mendukung visi generasi emas 2045.

Namun dengan kondisi geografis Maluku yang sebagian besar adalah wilayah terpencil, tentu diperha­dapkan dengan kendala teknis, khususnya terkait rantai pasok pangan di daerah terpencil.

“Ada stok pangan tertentu yang tidak tersedia untuk suplai ke SPPG. Ini jadi masalah serius, apalagi di daerah 3T. Dua hari ke depan kami akan gelar rapat tematik dengan Asisten II untuk mencari solusi distribusi,” ujar Salampessy.

Untuk menjembatani persoalan ini, Salampessy memastikan, pem­prov akan membentuk satgas untuk mempermudah koordinasi dengan berbagai pihak, guna memastikan pasokan kebutuhan pangan dapat tersedia.

Tiga Dapur Ditutup

Tiga unit Satuan Pelayanan Peme­nuhan Gizi resmi ditutup, sebagai bentuk tindak lanjut atas kejadian siswa keracunan makanan bergizi gratis (MBG).

Tiga SPPG tersebut tersebar di Kota Ambon, Kota Tual dan Kabu­paten MBD yang sebelumnya men­su­plai makan bergizi untuk dikon­sumsi siswa, dan berujung keracu­nan.

Kepastian penutup tiga unit SPPG ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pemenuhan Gizi Maluku, Rosita kepada wartawan di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (25/9).

Rosita menjelaskan, makan bergizi gratis merupakan salah satu program presiden Prabowo Subianto yang harus disukseskan sebagai upaya untuk memastikan masa de­pan generasi bangsa khususnya di Maluku dapat terjamin.

Untuk memastikan program MBG ini berjalan dengan baik, tentu Ba­dan Gizi Nasional telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap tahapan penyiapan makanan.

Artinya mulai dari tahapan pemi­lihan bahan makan, penyimpangan hingga penyajian dan pengiriman ke sekolah-sekolah untuk dikonsumsi oleh siswa, harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Tentu semua proses penyimpa­nan makan bergizi harus sesuai dengan SOP. Artinya dengan tiga kejadian yang sudah terjadi bebe­rapa waktu lalu sebagai pimpinan KPG saya mohon maaf kepada se­mua lapisan masyarakat,” ujar Rosita.

Dikatakan, pasca kejadian terse­but Kantor Pemenuhan Gizi telah mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara tiga SPPG atau dapur MBG yang menyuplai makan ke tiga sekolah.

Penutupan tersebut kata Rosita merupakan langkah penting disam­ping pihaknya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja dari SPPG-SPPG yang mengelola makan bergizi.

Rosita memastikan saat ini pi­haknya juga sementara menunggu hasil pengujian sampel makanan yang dilakukan oleh laboratorium BPOM, dan jika hasilnya sudah ada maka akan ada kebijakan yang diambil.

Sambil menunggu hasil labora­torium, Rosita memastikan telah melakukan langkah-langkah mitigasi bagi SPPG lain di Maluku guna memastikan makanan yang disajikan tidak bermasalah.

“Bagi SPPG lain yang saat ini sedang melayani MBG, saya sudah ingatkan agar makanan yang di­sajikan komposisinya lengkap termasuk sesuai angka kecukupan gizi yang mereka dapatkan,” tegasnya. (S-20)