AMBON, Siwalima.id - Kementerian Pekerjaan Umum siap mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Maluku.
Kesiapan itu disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Arnold Ritiauw yang juga putra Maluku saat bersama Gubernur Maluku dan para bupati dan walikota se-Maluku bertemu untuk membahas kebutuhan infrastruktur sumber daya air, pengendalian abrasi, hingga penyediaan air bersih di wilayah kepulauan Maluku di Jakarta, Senin (11/5).
“Ini komitmen saya untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap,” ungkap Ritiauw dalam pertemuan itu.
Ritiauw mengaku, untuk Bendungan Way Apu di Pulau Buru di Provinsi Maluku, memang ditargetkan harus selesai dan bendungan itu akan mulai beroperasi pada tahun 2027.
“Salah satu proyek yang menjadi perhatian kami adalah Bendungan Way Apu di Pulau Buru, yang memang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027,” ucap Ritiauw.
Ritiauw menilai, Maluku membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, karena memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan begitu banyak masalah yang kompleks.
“Tipologi wilayah Maluku memang sangat berbeda dibanding daerah lain. Penanganannya tidak bisa disamakan, karena wilayahnya kepulauan dan sangat kompleks,” ucap Ritiauw.
Selain Bendungan Way Apu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga menurut Ritiauw, mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak dari pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
Pasalnya, jika proyek Blok Masela mulai beroperasi, maka diperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar di Tanimbar, sehingga kebutuhan air baku ke depan pasti akan meningkat sangat signifikan.
Untuk itu, Ritiauw minta dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyelesaian persoalan lahan dan administrasi agar pelaksanaan proyek ini dapat berjalan lancar.
“Kalau ada persoalan lahan atau administrasi, mohon segera diselesaikan supaya ketika pekerjaan di mulai semuanya sudah clean and clear,” pinta Ritiauw.
Meski pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh, Ritiauw memberikan catatan penting terkait prosedur administrasi dan teknis. Bahkan ia minta para kepala daerah untuk segera bertindak nyata dengan menyiapkan dokumen perencanaan yang matang.
“Para kepala daerah, tolong siapkan masterplan-nya dan segera usulkan kepada kami. Kami siap bantu,” ucap Ritiauw sebagai syarat agar bantuan program dari pusat dapat segera direalisasikan.
Sebelumnya dalam pertemuan itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menjelaskan, Maluku saat ini memiliki tiga Proyek Strategis Nasional, yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Tanimbar, pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta pembangunan Ambon New Port atau Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.
Khusus terkait Bendungan Way Apu, gubernur menyebut proyek tersebut menjadi sangat penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
“Diperkirakan pada tahun 2027, bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujar gubernur.
Gubenrur menjelaskan, Kabupaten Buru merupakan salah satu sentra pangan utama di Maluku, bersama Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.
Selain persoalan pangan, tantangan besar yang dihadapi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau.
“Wilayah kami lebih dari 92 persen adalah lautan, karena itu dampak perubahan iklim sangat kami rasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi,” tandas gubernur.
Disisi lain, gubernur mengaku, abrasi di wilayah pesisir Maluku semakin masif dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pemerintah daerah berharap ada dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talud pengaman pantai dan penanganan kawasan bantaran sungai.
Bahkan dalam pertemuan itu, gubernur juga menyoroti, terkait persoalan air bersih yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku, sebab tidak semua pulau di Maluku memiliki ketersediaan air bersih yang memadai.
Apalagi masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku yang kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan ruang fiskal daerah membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Karena itu, satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ucap gubernur.
Untuk diketahui, dipenghujung pertemuan itu, para kepala daerah yang hadir, secara teknis menyerahkan masterplan usulan kepada Ritiauw selaku Dirjen SDA melalui Plt Kepala Dinas PU Maluku dan disaksikan oleh gubernur.(S-20)
