AMBON, Siwalimanews – Perjalanan dinas yang diran­cang dan di­gelontor de­ngan ang­gar­an besar secara kon-tinyu, dini­lai rawan mani­pu-lasi, serta berpotensi me­ru­gikan ke­uangan ne­ga­ra.

Pejabat Bank Maluku Malut saat ini tengah disibukan dengan perja­lanan dinas berjamaah, dengan modus refreshment sertifikasi BSMR.

Refreshment serti­fi­kasi BSMR adalah program pemeliharaan kom­petensi bagi pemegang sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Resiko. Program ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan pemegang sertifikat agar tetap relevan dengan perkem­bangan terbaru di bidang manajemen risiko.

Kegiatan seperti begini, lazimnya dilakukan secara daring dan tidak perlu menghabiskan perjalanan di-nas ratusan juta rupiah, apalagi di tengah program efisiensi yang di­tetapkan Presiden Prabowo Su­bianto.

Disebut menghamburkan uang, lantaran kegiatan itu diseleng­garakan di Semarang, padahal bisa dilakukan melalui zoom meeting.

Sumber Siwalima di Kantor Pusat Bank Maluku mengatakan, kegiatan ini melibatkan 10 kepala divisi, selama 4 hari dan diperkirakan menghabiskan ratusan juta rupiah.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kepala Divisi Sumber Daya Ma­nusia, Ridha Hasanusi tersebut, diduga dilakukan guna meraup ke­untungan sebesar-besarnya, sebe­lum pensiun pada bulan Oktober nanti.

“Bayangkan diikuti 10 kepala divisi selama 2 hari, ditambah waktu pulang pergi berarti 4 hari dan SPPD untuk masing-masing kadiv 10-15 juta. Maka ada 100 juta lebih belum biaya yang harus dikeluarkan,” rinci sumber yang berkantor di lantai 3 Kantor Pusat Bank Maluku Malut.

Usulan Pengurus 

Modus cari cuan, juga diduga dilakukan oleh Divisi SDM kala mengusulkan hasil RUPS LB, ten­tang pengurus baru Bank Maluku Malut.

Pengurus baru bank milik daerah tersebut telah ditetapkan oleh pe­megang saham di RUPS LB di Ternate sejak Maret lalu, namun hingga kini hasilnya belum juga disam­paikan ke Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta.

Sumber Siwalima di Bank Maluku Malut mengungkapkan sampai dengan saat ini, manajemen belum tuntas mengirim dokumen calon direksi dan komisaris baru.

Sumber itu mengaku memang ada beberapa nama seperti Ferdinand Alexander Hitipeuw, Ingrid Mauren Sahusilawane dan Ichwan telah diusulkan ke OJK. Sedangkan untuk calon komisaris Maichel Papilaya justru belum juga mengusulkan padahal seluruh dokumennya sudah tuntas.

“Untuk pak Maichel kemarin persyaratan yang diminta terakhir itu berkaitan dengan surat pernyataan tidak memiliki konflik kepentingan dan sudah diserahkan pada Senin 23 Juni kemarin. Namun yang tidak masuk akal yakni pengusulan tidak dilakukan secara bersamaan tetapi secara terpisah padahal dokumen telah lengkap,” beber sumber itu Sabtu (28/6).

Langkah manajemen Bank Maluku Malut yang melakukan pengusulan terpisah ini kata sumber tadi, tentu akan berdampak pada perjalanan dinas yang bertambah.

“Yang terakhir diusulkan itu pak Ichwan, padahal pada saat yang sama seluruh dokumen dari pak Maichel sudah lengkap. Kan mesti­nya dibawa usulan pak Maichel dan Pak Ichwan ke Jakarta bersama supaya jangan lagi SPPD baru,” kecam sumber tersebut.

Sumber itu menduga, pengusulan calon direksi dan komisaris dilaku­kan langsung ke OJK pusat di Ja­karta, artinya ketika pengusulan dilakukan secara terpisah maka akan berdampak pada SPPD yang terus dikeluarkan oleh Bank Maluku-Malut.

Dia lalu mencontohkan SPPD untuk Kepala Divisi SDM Ridha Hasanusi setiap kali perjalanan dinas ke Jakarta berkisar 10-15 juta rupiah.

“Bayangkan kalau diusulkan secara terpisah itu berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk SPPD. Kalau sekelas Kepala Divisi SDM saja antara 10-15 juta sekali jalan berapa banyak yang harus dike­luarkan oleh Bank untuk peng­usulan empat orang calon pengurus baru ini,” kesal sumber tadi.

Kebijakan manajemen Bank Maluku Malut yang tidak malakukan pengusulan direksi dan komisaris secara bersamaan, tentu akan meng­akibatkan bank harus mengeluarkan uang yang banyak.

“Asal dalam berbagai kesempatan Direktur Utama selalu mengingatkan untuk efisiensi tapi lalu bagaimana dengan kebijakan pengusulan calon pejabat baru yang tidak secara bersamaan ini. Ini juga kan bagian dari menghamburkan uang,” tandas sumber itu.

Perjalanan Fantastis

Beberapa waktu lalu, publik me­nyoroti juga perjalanan dinas direksi dan komisaris bank daerah itu. Pasalnya, perjalanan sangat tak masuk akal karena dilakukan hampir setiap minggu.

Diketahui, dua direksi yang kala itu paling sering “berburu” perja­lanan dinas, adalah Direktur Utama Syahrisal Imbar dan Direktur Pema­saran Jetty Likur. Mereka setiap minggu bikin perjalanan dinas, padahal itu kegiatan kecil yang hanya diikuti staf, tapi mereka ikut juga. Ini modus dan salahi aturan.

Bahkan perjalanan dinas seorang Direktur Utama dalam satu tahun mencapai Rp1 miliar lebih dan berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024.

Persoalan perjalanan dinas ini juga bahkan telah diketahui Guber­nur Maluku Hendrik Lewerissa. disebut telah mengetahui dugaan kejahatan tersebut.

Benarkah

Kepala Divisi SDM Bank Maluku-Malut, Ridha Hasanusi membe­narkan adanya kegiatan di Semarang Jawa Tengah yang diikuti oleh sejumlah petinggi bank plat merah tersebut.

Namun kegiatan itu bukan Refreshment sertifikasi BSMR, melain­kan peningkatan kualitas komisaris komite komisaris dan kepala divisi.

“Memang benar ada kegiatan di Semarang, tapi bukan refreshment sertifikasi tapi peningkatan kualitas komisaris komite komisaris dan kepala divisi yang diinisiasi oleh Ko­misaris,” ujar Ridha kepada Siwalima melalui telepon selu­lernya, Senin (30/6).

Pelatihan tersebut lanjut Ridha, terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2024 mengatur tentang Inte­gritas pelaporan keuangan Bank.

Ridha mengaku usulan pelaksana kegiatan di Semarang, berasal dari komisaris yang disampaikan kepada direksi dan divisi SDM hanya bertugas mengeksekusi dengan menyiapkan sejumlah hal seperti SPPD dan sebagainya.

“Kegiatan ini diinisiasi oleh komisaris, karena ini terkait fungsi dan tugas komisaris dan komite komisaris jadi pesertanya komisaris, direktur kepatuhan, komite komi­saris beberapa kepala divisi sebagai KRN, tapi kalau soal kenapa memilih diluar Ambon itu saya tidak tahu,” jelas Ridha.

Terkait dengan informasi adanya menghambat proses pengusulan calon komisaris yang tidak bersamaan, Ridha memastikan pengu­sulan segera dituntaskan.

Menurutnya berdasarkan arahan OJK Pusat, maka pengusulan dila­kukan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan setiap do­kumen yang sudah lengkap lang­sung diserahkan.

“Yang lama itu karena menunggu rekam jejak dari instansi dimana calon bertugas sebelumnya. Pak Ichwan punya itu tanggal 23 rekam jejaknya tiba dari BNI sekitar jam 02.00 langsung disempurnakan dila­kukan assessment oleh KRN lang­sung besoknya disampaikan ke OJK,” bebernya.

Terkait dengan calon komisaris Maichel Papilaya, Ridha membe­narkan jika pada 23 Juni sekitar pukul 14.00 WIT pihaknya menerima surat pernyataan konflik kepentingan sedangkan rekaman jejak dari DPR RI baru diterima pada 26 Juni pukul 15.07 WIT.

“Saat ini seluruh dokumen sudah siap dan ini sudah di assessment semua untuk disampaikan ke OJK dan hari Rabu dokumen sudah tiba di OJK untuk persiapan fit and proper test,” tandas Ridha.

Ridha beralibi tidak ada upaya menghambat pengusulan calon direksi dan komisaris yang telah ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa.

Dikecam

Kebijakan manajemen Bank Maluku-Malut melakukan Refreshment sertifikasi BSMR di luar Ambon dinilai sebagai upaya meng­untungkan diri dan kelompok.

Akademisi Fisip Unpatti Jeffry Leiwakabessy mengecam keras ke­bijakan yang terkesan hanya meng­hambur-hamburkan uang ditengah upaya perbaikan Bank Maluku-Malut.

“Bank mandiri ini kan sebelumnya dana tidak cukup makanya kerja sama dengan Bank Jakarta, lalu sekarang jalan-jalan untuk kegiatan seremonial apakah itu tidak me­rugikan bank,” kecam Leiwakabessy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (30/6).

Jeffry mengakui, memang ada pos belanja untuk kegiatan Refreshment sertifikasi BSMR, namun bukan berarti pejabat bank bebas menggu­nakan sesuka hati.

Apalagi jika kegiatan tersebut dapat dilakukan secara virtual mestinya efisiensi itu yang diuta­makan bukan menghabiskan uang ratusan juta.

“Bagi kami ini miris, karena petinggi bank tidak menerapkan prinsip efisiensi. Jangan jadikan Bank Maluku untuk meraih keka­yaan,” kesal Leiwakabessy.

Dalam kasus seperti ini, Gubernur sebagai pemegang saham pengen­dali kata Leiwakabessy harus ber­sikap dengan melakukan evaluasi terhadap para pejabat yang meng­gunakan kedudukan untuk men­dapatkan keuntungan.

“Pak Gubernur sebagai pemegang saham pengendali harus mengeva­luasi seluruh jajaran bank Maluku-Malut agar bank ini dapat steril dari berbagai kepentingan pribadi,” jelasnya.

Hamburkan Uang

Sementara itu, Paulus Koritelu, akademisi Fisip Unpatti juga menilai kebijakan manajemen Bank Maluku Malut yang melakukan Refreshment Sertifikasi BSMR yang akan ber­langsung di Semarang, Jawa Te­ngah, Selasa (1/7) adalah tidak tepat.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (30/6) Paulus menilai kebijakan melaksanakan kegiatan Refreshment Sertifikasi BSMR  adalah kebijakan yang tidak tepat ditengah kondisi Bank Maluku yang harus mencapai target semester 1 120 miliar, tetapi itu juga belum mencapai.

‘Ini sangat tidak efisien terhadap proyeksi keuangan negara, itu kemudian berbanding terbalik dengan logika pemberlakuan dan kebijakan-kebijakan yang sementara ambil. Saya kira perjalanan dinas itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” ujarnya.

Ia mempertanyakan urgensi dari kegiatan itu sampai harus dilakukan diluar daerah, dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut, jika tindaklan­jutnya berdasarkan proyeksi perja­lanan dinas, maka bisa dikalkulasi secara rasional, bahwa dampak konkrit dan praktis perjalanan dinas itu harus menghadirkan banyak sekali manfaat positif yang bisa diukur dan terukur secara ekonomis.

“Jika tidak mencapai target itu lalu ada pengeluarkan perjalan dinas yang semakin membludak, maka ini justru memperburuk kinerja perban­kan itu sendiri, padahal ada prinsip efisiensi yang bisa dilakukan itu kemudian teralokasi dalam anggaran yang sangat membludak,” ujarnya.

Ia menyayangkan kegiatan yang bisa dilakukan dengan zoom namun harus mengeluarkan anggaran yang besar. (S-20)