AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon, meluncurkan aplikasi Sis­tem Informasi Laporan Pe­ne­rimaan Daerah (Sila­pard).

Aplikasi ini, terintegrasi se­cara digital dan merupa­kan kerjama sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan Bank Maluku-Malut guna mewujudkan trans­pa­ransi penerimaan ke­uangan daerah.

Aplikasi tersebut dilaun­ching oleh Walikota Ambon di ruangan Vlissingen Balai Kota dan disaksikan Direk­tur Kepatuhan Bank Malu­ku-Malut Abidin, Kepala Bank Maluku Malut Cabang Ambon, pimpinan BI dan pimpinan OJK, Selasa (14/10).

Walikota saat launching itu mengatakan, pemkot terus ber­upaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan era digital saat ini, dimana dalam penge­lo­laan ke­uangan berupa penerimaan daerah.

Adanya aplikasi ini, maka de­ngan demikian transaksi peneri­maan daerah tidak lagi dilakukan secara manual, namun secara dig­ital, lebih kerennya lagi, peneri­ma­an daerah seperti pajak maupun retribusi bisa dipantau setiap hari melalui smartphone walikota.

“Penyesuaian dengan era digital ha­rus dilakukan yaitu, beralih dari sis­tem manual ke sistem digital ka­rena ini kebutuhan kita ber­sama. De­ngan begitu penerimaan daerah bisa dipantau tiap hari, atau paling ti­dak seminggu sekali,” ucap walikota.

Menurut walikota, selama ini lapo­ran penerimaan daerah dila­kukan enam bulan sekali dan me­nu­rutnya tidak relevan, sebab apabila penerimaan daerah tidak sesuai, maka pemerintah akan lamban pula dalam mencari solusi dalam upaya mendongkrak pene­rimaan daerah.

“Tetapi kalau dipantau tiap hari, maka kalau ada yang tidak sesuai, maka bisa kita cari solusi untuk ba­gaimana mendongkrak peneri­maan daerah,” tandas walikota.

Walikota berharap, dengan adanya kehadiran aplikasi Sila­pard dapat meningkatkan keper­cayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi.

“Masyarakat harus yakin bahwa pajak yang dibayar benar-benar masuk ke kas daerah dan dikelola dengan baik. Dengan sistem digital, semua menjadi lebih trans­paran,” tandasnya.

Walikota juga menegaskan, transaksi keuangan di seluruh OPD juga harus dilakukan secara digital dalam hal ini menggunakan kartu kredit  pemerintah. Targetnya hinggga Juni 2026 seluruh tran­saksi keuangan di semua OPD mesti menggunakan kartu kredit pemerintah.

“Samua transaksi harus meng­gunakan kartu kredit pemerintah dan tergetnya itu Juni 2026. Bahkan sampai pada SPPD juga tidak boleh tunai, tetapi melalui transfer supaya menjadi bukti transpa­ransi,” tandas walikota.

Direktur Kepatuhan Bank Ma­luku-Malut Abidin menam­bahkan, dengan aplikasi Silapard, maka seluruh proses pencatatan, pelaporan hingga penyimpanan data penerimaan daerah dilakukan secara otomatis dan akurat.

“Hal ini juga semakin memper­kuat Kota Ambon dan bertransfor­masi diera digital ini, sebab tran­saksi penerimaan daerah akan transparan dan cepat serta mem­berikan efi­siensi baik bagi peme­rintah maupun masyarakat,” tandas Abidin.

Ditambah lagi kata Abidin, apli­kasi Silapard terhubung dengan pembayaran M-Banking, E-Money seperti Ovo, GoPay, Dana hingga di Indomaret maupun Alafamidi, se­hingga mempermudah masyara­kat untuk melakukan pembayaran pajak dan lain sebagainya yang pada intinya akan menjadi penda­patan daerah.

“Dengan kolaborasi ini merupa­kan suatu komitmen dan bukti nyata, bahwa Pemerintah Kota Am­bon berkomitmen dalam bertran­saksi keuangan dan ini merupakan kolaborasi yang baik antara peme­rintah dan perbankan,” tandas Abidin. (S-29)