AMBON, Siwalima.id - Langkah tegas Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa permudah perizinan pengelolaan blok Masela merupakan langkah yang tepat dan bijak.

Pasalnya, perizinan pengelolaan Blok Masela diberikan dengan syarat, PT Inpex harus  mengako­modir anak daerah.

Demikian diungkapkan akademisi Fisip Unpatti, Jeffry Leiwakabessy saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (16/12).

“Apa yang dilakukan Gubernur dengan mensyaratkan PT Inpex harus menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya, merupakan kebijakan yang bijak,” tegas Jeffry 

Jeffry mengatakan, pengelolaan sumber daya alam termasuk migas di Blok Abadi Masela harus juga dirasakan oleh masyarakat di Pro­vinsi Maluku tanpa terkecuali.

Dijelaskan, jika pemanfaatan sumberdaya alam tidak dirasakan oleh masyarakat, maka sesungguh­nya pemerintah sedang gagal mem­berikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan Blok Abadi Masela, menurut Jeffry, sudah saatnya pemerintah provinsi Maluku tegas apalagi menyangkut penyerapan tenaga kerja lokal.

Disamping pemerintah berkewaji­ban untuk mempermudah invetasi khususnya menyangkut perizinan, namun harus diikuti dengan sikap tegas terkait penyerapan tenaga kerja lokal.

Sebab, jika pemerintah tidak tegas soal penyerapan tenaga kerja maka, dipastikan anak-anak Maluku hanya akan menjadi penonton dari penge­lolaan sumber daya alam migas tersebut.

“Anak-anak Maluku harus men­jadi bagian penting dalam penge­lolaan Blok Masela, jangan sampai sumber daya alam kita punya, tapi orang dari luar yang lebih banyak menikmati. Saya kira sikap pak Gu­bernur sangat baik, guna menjamin anak-anak Maluku tidak kehilangan haknya dalam pengelolaan migas,” tegasnya.

Kendati begitu, Jeffry juga me­minta pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk memastikan anak-anak Maluku memiliki kemampuan untuk dipekerjakan di Blok Abadi Masela

“Saya kira ada begitu banyak program studi migas yang sudah di buka di Maluku, dan ini menjadi modal besar bagi anak-anak Maluku untuk ikut bekerja di Blok Masela,” tandasnya.

Beri Karpet Merah

Sementara itu, akademisi Fisip UKIM, Amelia Tahitu mengatakan, pemerintah daerah wajib mem­berikan karpet merah kepada investor jika ingin daerah ini maju.

Apalagi kondisi Maluku dengan kondisi fiskal yang lemah, tentu membutuhkan investasi termasuk dalam investasi pengelolaan Blok Abadi Masela, namun investasi tersebut harus sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Apa yang dilakukan pak Guber­nur dengan mempermudah pembe­rian izin tentu ini sangat baik, dan merupakan bentuk dukungan Pem­da bagi investasi,” ucap Tahitu.

Menurutnya, kesediaan Pemda untuk membantu mempermudah perizinan harus diikuti dengan ke­wajiban investor untuk mempeker­jakan tenaga kerja lokal, artinya anak daerah harus merasakan langsung kekayaan sumber daya alam.

Tahitu menegaskan, pemerintah daerah harus tegas terhadap investor sebab jika tidak maka ditakutkan anak daerah hanya akan menjadi penonton didaerah sendiri seperti yang terjadi dibeberapa lokasi pertambangan lainnya.

“Kita berharap pemerintah daerah konsisten dalam mengawal hal ini agar benar-benar direalisasikan, jangan sampai ditengah jalan investor lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja dari luar,” tegas Tahitu.

Pemda Harus Siap

Sementara itu, anggota DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin me­nyatakan dukungan penuh terhadap perhatian Gubernur Maluku, Hen­drik Lewerissa, terkait penyiapan dan pe­nyerapan tenaga kerja lokal, menjelang pencanangan Blok Abadi Masela. 

Menurut Rovik, kebijakan menja­dikan tenaga kerja lokal sebagai prioritas merupakan langkah strate­gis, yang akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku ke depan, khususnya dalam upaya keluar dari zona kemiskinan.

“Kami sangat mendukung lang­kah ini. Maluku masih berada pada posisi sebagai salah satu provinsi miskin. Jika tenaga kerja lokal di­prioritaskan, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan perpu­taran uang yang baik di daerah. Dampaknya tentu akan berkon­tribusi pada peningkatan PAD Maluku,” ujarnya. 

Lebih lanjut legislator asal daerah pemilihan Kota Ambon itu mene­kankan pentingnya kesiapan peme­rintah daerah sejak dini. 

Pasalnya, kehadiran proyek stra­tegis nasional tersebut dipastikan akan membawa dampak demografi yang signifikan.

Rovik mengingatkan agar peme­rintah daerah tidak memandang persoalan ini secara sepele. Selain kesiapan tenaga kerja, berbagai potensi persoalan sosial harus diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

“Ini peluang besar agar tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Namun harus disadari bahwa ke depan Tanimbar, MBD, dan Maluku secara umum akan menghadapi lonjakan demografi yang cukup besar. Ka­rena itu, Pemda dan Pemprov harus benar-benar siap dengan berbagai langkah antisipatif,” katanya.

Ia juga menyoroti sejumlah per­soalan krusial di Kabupaten Kepu­lauan Tanimbar yang perlu segera diselesaikan, di antaranya konflik lahan dan batas tanah yang hingga kini belum tuntas.

“Persoalan konflik lahan dan batas wilayah harus menjadi perhatian serius. Investor yang datang tentu membutuhkan rasa aman dan kondisi yang kondusif. Jika hal-hal ini tidak diselesaikan sejak dini, maka akan menjadi hambatan besar ke depan,” tegasnya.

Rovik menilai, Blok Masela meru­pakan peluang emas bagi Maluku untuk keluar dari jerat kemiskinan. 

Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika dibarengi dengan kesiapan regulasi, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas pemerintahan.

“Ini ibarat kue yang sudah ada di depan mata, bahkan bisa disebut sebagai berkat. Peluang Maluku keluar dari zona kemiskinan terbuka lebar, tetapi semua harus dipersiap­kan dengan matang, termasuk re­gulasi dan kebijakan pendukung lainnya,” ujarnya.

Ia pun berharap adanya kola­bo­rasi intens antara Pemerintah Pro­vinsi Maluku dan pemerintah kabu­paten/kota, agar kesiapan tenaga kerja dapat dilakukan secara adil dan merata. “Ko­laborasi yang kuat sangat dibutuhkan, agar manfaat Blok Masela dapat dirasakan secara menyeluruh. Ini demi Maluku pung bae,” kata Rovik

Januari Pencanangan

Dipastikan pada 18 Januari 2026 mendatang, peletakan batu pertama proyek pembangunan Blok Masela dilakukan.

Pasalnya, gubernur telah bertemu dengan Presiden Inpex Masela.LTD sebagai pengembang Blok Abadi Masela, dan menjelaskan terkait dengan progres pembangunan Blok Abdi Masela.

Rencana groundbreaking proyek yang akan memproduksi LNG 9,5 juta ton/tahun dengan investasi $20,9 miliar dan menyerap ribuan tenaga kerja ini diungkapkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

“Dari pertemuan dengan Presiden Inpex Masela itu disampaikan jika 18 Januari 2026 mendatang akan dilaku­kan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek Blok Masela,” ungkap Gubernur saat menghadiri Kuliah Umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, Senin (15/12).

Gubernur bilang, INPEX Masela, LTD pemerintah daerah membantui perizinan yang dibutuhkan, namun wajib hukumnya mengakomodir anak-anak Maluku untuk bekerja di Blok Masela dengan presentase yang banyak. 

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Gubernur tentu menyambut baik kepastian peletakan batu pertama pembangunan blok abadi Masela agar segera direalisasikan.

Menurut Gubernur jika pengem­bangan blok abadi Masela berjalan sesuai dengan rencana pengemba­ngan atau plan of development maka dipastikan tahun 2009 akhir atau awal 2030 blok abadi Masela akan beroperasi secara komersial atau onstream.

Sikap tegas ini dilakukan sebagai bentuk upaya Pemerintah Daerah memastikan sumber daya alam migas di blok Masela harus memberikan dampak dan manfaat nyata kepada masyarakat di Maluku.

“Saya sudah tegaskan kepada Inpex Masela saya akan membantu anda memberi ijin-izin dalam batas-batas kewenangan, saya sebagai gubernur termasuk izin penggunaan kawasan hutan dan sebagainya, tapi dengan catatan anda harus punya ren­cana yang jelas untuk perekrutmen tenaga kerja lokal,” tegas gubernur 

Gubernur mengatakan, sangat memahami kalau ada kualifikasi tenaga kerja yang ahli dibidang migas, maka itu dibolehkan dari luar, tetapi lulusan di Maluku wajib diakomidir.

“Saya bisa memahami dan realistis kalau kualifikasi tenaga kerja skill atau tenaga kerja yang ahli dibidang migas dan tidak tersedia di daerah maka bolehlah datangkan dari luar tapi kalau tenaga kerja bisa disuplai oleh lulusan di Maluku maka wajib diakomodir,” tegas Gubernur.

Gubernur menambahkan, dirinya tidak mau daerah ini menjadi daerah yang hanya dieksploitasi saja tapi tidak berdampak bagi masyarakat di Maluku

Apresiasi

Sebelumnya, Gubernur mengap­re­siasi progres realisasi Blok Masela yang akan memasuki fase Front-End Engineering Design (FEED).

Fase FEED merupakan tahap krusial dalam siklus proyek, terutama dalam proyek rekayasa besar seperti konstruksi, manufaktur dan pengem­bangan produk.

Hal ini dikatakan Gubernur me­respon keterangan Executive Project Director INPEX Masela Ltd, Jarrad Blinco yang memastikan tengah mengejar realisasi pengembangan proyek blok abadi Masela.

Gubernur menjelaskan, Peme­rintah Provinsi Maluku tentu men­dukung setiap progres yang dilaku­kan Inpex Masela Ltd guna merealisasi Blok Masela.

“Tentu kami menyambut baik dan mendukung progres realisasi proyek Blok Masela yang dalam waktu dekat fase FEED sudah di dimulai,” ucap Gubernur kepada Siwalima melalui pesan WhatsApp, Kamis (10/7).

Diakui Gubernur sejak beberapa waktu lalu berdasarkan laporan Inpex maupun SKK Migas, memang pekerjaan di lapangan telah berjalan sehingga diharapkan pada 2029 akhir nanti, proyek ini sudah On stream atau mulai berproduksi secara komersial.

“Kita doakan supaya semua proses berjalan dengan lancar agar manfa­at­nya dapat dirasakan masyarakat Ma­luku, karena kita punya PI 10 persen disitu juga makannya itu kepentingan kita,” ujar gubernur. (S-20/S-26)