AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Ma­luku berencana akan melakukan pener­tiban tambang ilegal Gunung Botak, Kabu­paten Buru.

Pemprov akan me­ngerahkan ratusan per­sonel gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan penyidik PPNS guna mengamankan pe­nertiban kawasan gu­nung botak.

Menurut Plh Sekda Maluku, Kasrul Se­lang, tim penertiban gunung botak saat ini telah dikerahkan ke Kabupaten Buru guna mensukseskan pener­tiban.

Untuk mensukseskan penerti­ban kawasan gunung botak, Pemerintah provinsi Maluku meminta bantuan TNI/ dan Polri untuk membantu proses pener­tiban.

“Kurang lebih 500 personel gabungan baik TNI, Polri, Satpol PP hingga penyidik PPNS kita libatkan dalam operasi penertiban kawa­san gunung botak,” jelas Juru Bicara Pemprov Maluku ini kepada Siwalima  di ruang kerjanya, Senin (1/12)

Penertiban kawasan gunung botak, lanjut Kasrul, akan dilakukan selama 14 hari yang dimulai dengan tahap sosialisasi seperti pasangan baliho dan seruan kepada masyarakat baik yang ada di seputaran gunung botak, maupun yang ada di kawasan penambangan.

Setelah sosialisasi dan seruan dilakukan, namun gunung botak belum dikosongkan maka tahap selanjutnya akan dilakukan penertiban dengan menyasar tenda-tenda penambangan.

“Kalau tidak turun dengan suka­rela, maka tim akan mulai pener­tiban dengan menyasar tenda-tenda. Polres Buru tentu sudah punya daftar inventaris tenda-tenda yang mau ditertibkan,” jelasnya.

Sebaliknya jika ada penambang liar yang menolak dan membandel untuk turun maka akan dilakukan tindakan tegas dengan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Terkait dengan adanya penola­kan, Kasrul mengatakan jika ada penolakan maka akan dilakukan komunikasi secara intensif, sebab apa yang dilakukan pemprov ber­tujuan untuk melindungi mas­yarakat di Pulau Buru.

“Kita target 14 hari kalau lebih cepat lebih baik dan mulai besok penertiban sudah dilakukan, yang dipimpin langsung Asisten 1 Djala­ludin Salampessy sebagai Dan­sat­gas,” tambah Kasrul. (S-20)