AMBON, Siwalima.id - Kejaksaan Negeri Ambon, terus berupaya untuk mengungkap kasus du­gaan tindak pidana ko­rupsi tata kelola anggaran Pendapatan Asli Desa (PAD) Negeri Laha tahun 2020-2021, dengan me­meriksa sejumlah saksi.

Kali ini, 5 saksi diperiksa oleh penyidik kejaksaan guna mengumpulkan bukti-bukti guna dapat mengungkap kasus ini. 

Kasi Pidsus Kejari Ambon, Azer Orno menjelaskan, Kejari Ambon intens mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap kasus dugaan korupsi PAD Laha. Untuk itu, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi.

“Lima saksi yang diperiksa masing-masing, HM selaku pene­rima uang duka, A yang terlibat dalam pembuatan Kanopi Kantor Negeri Laha, kemudian DL selaku Ketua RT, selanjutnya ZL selaku pengurus Majelis Taklim di Laha dan UL Imam Masjid Laha,” beber Orno kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (11/11) malam.

Orno mengaku, pemeriksaan terhadap 5 saksi ini, berlangsung di Kantor Kejari Ambon sejak pukul 10.00 WIT hingga pukul 18.00 WIT.

“Kelima saksi ini diperiksa oleh tim penyidik secara terpisah. Nanti masih ada lagi saksi yang dipe­riksa tergantung kemana PAD Laha itu disalurkan,” ungkap Orno.

Sebelumnya diberitakan, Penyi­dik Kejari Ambon memeriksa dua saksi kasus dugaan korupsi tata kelola Pendapatan Asli Desa (PAD) Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon tahun anggaran 2020-2021.

Kasi Pidsus Kejari Ambon, Azer Orno mengatakan, Senin (10/11) tim penyidik melakukan pemerik­saan terhadap dua orang saksi diantaranya, JN selaku penerima uang dan saksi kedua yakni DRL selaku manager Dian Pertiwi.

“Dua saksi itu diperiksa sejak pukul 10.30 WIT hingga pukul 18.30 WIT. Mereka diperiksa secara terpisah,” terang Orno kepada Siwalima di Ambon.

Orno mengatakan, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya untuk mengumpulkan bukti yang diper­lukan guna mengungkap dalang dibalik kasus itu.

“Nanti masih ada saksi lainnya yang diperiksa lagi. Jadi nanti ikuti saja perkembangannya, “ tandas Orno.

Informasi yang berhasil dihim­pun Siwalima menyebutkan, saksi JN diinterogasi tim penyidik karena yang bersangkutan diduga mene­rima uang yang bersumber dari PAD Negeri Laha yang bermasalah dalam pengelolaannya.

Sedangkan saksi DRL diperiksa lantaran ada berbagai alat tulis kantor (ATK) maupun barang yang dibeli di toko Dian Pertiwi meng­gu­nakan anggaran yang ber­sumber dari PAD Laha.

Tidak hanya itu, pemeriksaan juga bertujuan untuk mengkon­fir­masi laporan pertanggungjawaban PAD dengan struk pembelanjaan yang dicetak oleh toko tersebut.

“Saksi JN itu diperiksa karena keterangan dari saksi lain yang menyebutkan bahwa JN menerima uang PAD Laha. Sedangkan manager Diper diperiksa terkait pem­belanjaan sejumlah barang, “ tandas sumber Siwalima.

Sekedar diketahui, Kejaksaan Negeri Ambon telah meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Keuangan PAD Laha dari tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan berdasarkan Sprindik nomor print-07/Q.1.10/FD.2/10/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

“Kejaksaan Negeri Ambon su­dah meningkatkan status penyelidikan dugaan Tipikor pengelolaan keua-ngan pendapatan asli desa/negeri laha tahun 2020-2021 ke Penyi­dikan, “kata Azer kepada Siwalima di ruang kerjanya, Selasa (28/10).

Dijelaskan bahwa di Tahun 2020 Desa Laha memiliki PAD senilai Rp 965 juta dan tahun 2021 PAD ne­geri Laha sebesar Rp 937 juta. Na­mun dalam pengelolaannya dite­mukan ada indikasi penyim­pangan sehingga meng­akibatkan kerugian negara.

“Berdasarkan hasil temuan ditahap penyelidikan, jaksa mene­mukan adanya indikasi penyalah­gunaan dalam pengelolaan PAD tahun 2020-2021 yang totalnya mencapai Rp 1,2 Miliar, “jelasnya.

Kasi Pidsus menambahkan bahwa dalam pengelolaan PAD, mestinya dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Akan tetapi kenya­taanya PAD tersebut tidak dimasukan dalam APBD sehingga pembelanjannya tidak sesuai dengan peruntukan.

“Anggaran PAD tersebut tidak dimasukan dalam APBD sehingga pembelanjaan digunakan tidak sesuai dengan peruntukan. PAD tersebut juga dipergunakan sebagai pinjaman yang diberikan kepada para saniri dan pihak lain sehingga tidak sesuai dengan peruntukan­nya, “ tandasnya. (S-29)